Jakarta – Menteri Koordinator Area Politik serta Security Budi Gunawan mengundang banyak menteri kabinet kemudian kepala badan pada kantornya pada Senin, 4 November 2024. Agendanya ialah rapat koordinasi tingkat menteri.
“Menko Polkam akan mengawasi Rapat Kerjasama Derajat Menteri mengeksplorasi penyampaian pembentukan desk,” tulis undangan yang digunakan dilihat Tempo pada Senin, 4 November 2024.
Dalam undangan itu ditulis para menteri yang mana akan segera hadir ialah yang berada di area bawah koordinasi Menkopolkam. Pantauan Tempo di lokasi, banyak menteri dan juga kepala badan tampak mendatangi Kantor Kemenkopolkam, Ibukota sejak pukul 09.30 WIB.
Mereka yang tersebut terpantau hadir dalam antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi kemudian Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, tampak hadir juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Ada juga pejabat Bakamla, Badan Siber lalu Sandi Negara, hingga Badan Narkotika Nasional.
Salah manusia pejabat urusan Hubungan Publik Kemenkopolkam menyatakan bahwa rapat koordinasi tingkat menteri ini mendiskusikan tentang pembentukan dua desk, yakni Desk Judi Online juga Desk Pilkada.
Rapat koordinasi tingkat menteri ini dijalankan secara tertutup. Hingga pukul 10.30, rapat yang diadakan di tempat Gedung Utama Kemenkopolkam masih berlangsung.
Sebelumnya, Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan bahwa kementeriannya berikrar menangani pemberantasan judi online seperti yang tersebut sudah dilaksanakan pendahulunya, Hadi Tjahjanto, melalui Satgas Judi Online.
Budi menilai, praktik judi online telah terjadi menciptakan perekonomian penduduk memburuk kemudian memproduksi rakyat jatuh miskin. “Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan juga sebagainya. Hal ini harus ditangani dengan baik dan juga lebih banyak tajam,” kata Budi pada Selasa, 22 Oktober 2024 seperti dilansir dari Antara.
Budi bukan menjelaskan dengan rinci langkah konkret yang digunakan akan dijalankan untuk meredam praktik judi online di dalam Tanah Air. Dia semata-mata meyakinkan jajarannya akan berkoordinasi dengan banyak lembaga terkait untuk menangani praktik judi online.
“Kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang mana menjadi ujung tombak pada bidang penegakan hukum,” kata Budi.
Tak semata-mata judi online, Kemenkopolkam juga menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digunakan berlangsung pada 27 November 2024. Kemenko Polkam ingin pilkada serentak berjalan kondusif, aman, juga lancar.
Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada, Wamenkopolkam Lodewijk Freidrich Paulus meminta-minta Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu mendekati Pilkada. Operasi itu, katanya, agar tercipta sistem peringatan keras dini.
“Kegiatan deteksi dini lalu cegah dini sanggup lebih besar optimal,” ujar Lodewijk seperti dikutipkan dari keterangan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Lodewijk juga menyoroti beberapa tempat yang dinilai sebagai kawasan rawan menjauhi pilkada. Dia memohonkan setiap lembaga yang dimaksud menangani pilkada telah memetakan daerah-daerah rawan konflik mendekati hingga berakhirnya perhelatan pilkada.
Kemenkopolkam membagi kawasan yang mana dianggap rawan yang disebutkan menjadi tiga kategori, yakni area rawan rendah, rawan sedang, lalu rawan tinggi. Masing-masing tempat memiliki perhatian yang mana berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya.
Lodewijk menyebutkan, misalnya, di dalam Papua ada empat provinsi yang dimaksud masuk kategori wilayah rawan tinggi. Menurut dia, empat provinsi pada Papua yang digunakan masuk kategori rawan tinggi itu lantaran masih terdapat beberapa orang hambatan sosial.
Menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 menjadi inisiatif penting yang dimaksud termasuk delapan acara cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Lodewijk berharap pelopor maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang mana berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di tempat lapangan.
