DKI Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki tren kemenangan ketika mengusung calon merekan sendiri di pemilihan umum kepala tempat (Pilkada) di area Pusat Kota Depok, selama hampir 20 tahun terakhir.
Dominasi PKS di area Depok dimulai sejak partai itu mengambil langkah berlawanan dengan Partai Golkar ketika mengusung Nur Mahmudi Ismail pada 2005, berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra.
Pada pemilihan tersebut, pasangan calon kepala tempat Perkotaan Depok yang mana diusung Partai Golkar, yaitu Badrul Kamal dan juga Syihabuddin Ahmad, mengalami kekalahan.
Pada 2010, PKS dengan calon wali kota yang dimaksud diusung PKS, Nur Mahmudi Ismail berhasil mempertahankan tren kemenangan mereka pada Pemilihan Kepala Daerah Depok.
Kali itu, PKS memasangkan Nur Mahmudi dengan Mohammad Idris, politikus gaek Partai Keadilan. Untuk menyukseskan pencalonan, PKS berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga didukung Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Pelopor, Partai Patriot dan juga Partai Republikan.
Pada pemilihan kepala daerah Depok 2015, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Mohammad Idris Abdul Somad sebagai calon wali kota, pasca aturan kepemimpinan maksimal dua periode menghalangi pencalonan kembali Nur Mahmudi Ismail.
Meskipun bukanlah kader internal partai, Idris, yang mana pernah berpolitik sama-sama Partai Keadilan, mendapatkan dukungan penuh dari PKS yang berkoalisi dengan Partai Pergerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta didukung pula oleh Partai Demokrat. Pasangannya adalah Pradi Supriatna dari Gerindra.
Duet pencalonan Idris dengan Pradi oleh PKS kemudian Gerindra sukses melanggengkan Idris ke tampuk kekuasaan Daerah Perkotaan Depok, usai mereka itu ditetapkan memperoleh kata-kata terbanyak sebanyak 411.367 dari 664.453 pemilih yang tersebut surat suaranya dinyatakan sah pada Pemilihan Kepala Daerah Depok 2015.
Lima tahun berikutnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Daerah Perkotaan Depok 2020, PKS kembali menang dengan mengusung Idris berpasangan dengan kader internal mereka, Imam Budi Hartono, untuk Pemilihan Wali Daerah Perkotaan lalu Wakil Wali Daerah Perkotaan Depok periode 2020-2025.
Imam yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Daerah Perkotaan Depok periode 2020 hingga 2025, juga didukung oleh Partai Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk berpasangan dengan Idris demi memenangi pemilihan kepala daerah Depok 2020.
Idris lalu Imam menang setelahnya perolehan pengumuman dia terbanyak yakni 415.657 dari 748.346 pemilih yang dimaksud suaranya dinyatakan sah pada Pemilihan Kepala Daerah Depok 2020.
Tapi rentetan kemenangan PKS itu terancam berakhir setelahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Desember lalu menetapkan keunggulan perolehan pernyataan pasangan Supian Suri serta Chandra Rahmansyah yang mana diusung oleh 12 partai, dari pasangan calon wali kota dan juga delegasi wali kota yang dimaksud diusung PKS lalu Partai Golkar, Imam Budi Hartono dan juga Ririn A Rafiq.
Pemilih di tempat Pusat Kota Depok yang dimaksud tercatat pada daftar pemilih masih (DPT) KPU Daerah Perkotaan Depok tak lagi condong memilih calon yang mana diusung PKS. Terbukti, Imam yang masih berstatus Wakil Wali Pusat Kota Depok ketika diusung untuk maju sebagai calon Wali Perkotaan Depok periode 2025-2030 kalah ketika berpasangan dengan Ririn A Rafiq, menantu pedangdut A Rafiq yang disodorkan oleh Partai Golkar.
Pasangan calon kepala tempat nomor urut 01, yang digunakan diusung PKS serta Partai Golkar itu, memperoleh 396.863 pendapat sah. Hasil itu masih di area bawah perolehan 451.785 pengumuman dari 848.648 pernyataan sah untuk pasangan bernomor urut 02, Supian Suri kemudian Chandra Rahmansyah pada Pemilihan Kepala Daerah Depok 2024.
Berikut adalah daftar partai pemenang pemilihan gubernur Depok di 20 tahun terakhir:
2005: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2010: PKS serta Partai Amanat Nasional (PAN), didukung empat partai lain
2015: PKS lalu Partai Pergerakan Indonesia Raya (Gerindra), didukung Partai Demokrat
2020: PKS, Partai Demokrat, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2024: Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pergerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
