Jakarta – Keputusan pemerintah untuk mencabut larangan puluhan tahun yang mana menghalangi warga negara asing (WNA) menduduki kedudukan manajemen puncak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nusantara telah dilakukan mengejutkan perhatian media lalu analis asing.
Media Singapura, Channel News Asia (CNA), pada laporannya, hari terakhir pekan (24/10/2025) menyoroti langkah kebijakan ini. Hal ini diharapkan pemerintah dapat menggerakkan kepercayaan pemodal kemudian mengadopsi praktik terbaik internasional.
Secara rinci, CNA menuliskan bagaimana residen Prabowo Subianto pekan sesudah itu mengumumkan bahwa WNA sekarang dapat mengawasi BUMN Indonesia, sebuah langkah yang digunakan mengakhiri larangan yang mana telah lama berlaku sejak tahun 1960. Keputusan ini direalisasikan melalui amandemen Undang-Undang BUMN yang tersebut disahkan pada 2 Oktober, memberikan kewenangan untuk Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) untuk mengesampingkan kriteria kewarganegaraan Indonesi untuk sikap direktur apabila dianggap perlu.
Sebagai implementasi awal, Danantara mengumumkan bahwa maskapai pelat merah Garuda Indonesia sudah pernah menunjuk dua WNA ke manajemen puncaknya yakni Balagopal Kunduvara sebagai Chief Financial Officer (mantan eksekutif Singapore Airlines) dan juga Neil Raymond Mills sebagai Director of Transformation. Penunjukan ini ditujukan untuk memulihkan profitabilitas Garuda yang dimaksud sudah pernah merugi.
Para pengamat perekonomian asing kemudian domestik menyambut baik peluang kegunaan dari kebijakan ini. Hal ini dirasa diperlukan untuk mempelajari best practices yang sudah pernah berlaku dalam perusahaan asing.
“Kehadiran ekspatriat diharapkan dapat mengakibatkan perbaikan pada tata kelola (governance),” kata Ekonom dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, yang dimaksud dikutipkan laman itu.
Senada, Tauhid Ahmad, peneliti senior di dalam Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengemukakan bahwa pencabutan larangan selama puluhan tahun itu telah lama tertunda. Ia menekankan perlunya SDM berkelas dunia.
“Jika Indonesia ingin bermetamorfosis menjadi pemain global, negara ini membutuhkan orang-orang dengan pengalaman internasional. Mereka yang digunakan miliki latar belakang seperti itu dapat membantu mempercepat kemajuan lebih banyak cepat,” ujarnya.
Walau begitu, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberi peringatan bahwa merekrut WNA yang tersebut berpengalaman belum tentu akan menyelesaikan kesulitan struktural BUMN seperti intervensi politik, tumpang tindih mandat, lalu inefisiensi birokrasi.
“Pemerintah harus fokus pada reformasi mendasar: meningkatkan insentif, menggalakkan persaingan, kemudian meningkatkan kekuatan tata kelola. Mandat sosial harus diberi kompensasi yang layak, upah eksekutif dikaitkan dengan hasil, peraturan dirancang untuk mengupayakan pengembangan dan juga audit diperkuat,” tuturnya.
