Debat Pilkada, Risma Jaminan Beri Subsidi PNBP Nelayan Jawa Timur
Jakarta – Pasangan calon gubernur lalu perwakilan gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini (Risma)- Zahrul Azhar Asumta berjanji akan memberikan subsidi Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi nelayan dalam Jawa Timur.
“Nilai tawar nelayan itu cukup rendah di tempat Jawa Timur. Oleh sebab itu, saya tak akan menarik PNPB untuk nelayan. Kalau pemerintah pusat mau menarik PNBP dari nelayan, kami yang mana miskin. Maka, kami akan membayar untuk nelayan,” kata Risma pada debat masyarakat kedua di tempat Grand City Surabaya, Ahad, 3 November 2024.
Risma menjawab berhadapan dengan pertanyaan mengenai solusi izin pemanfaatan laut sejauh 2 mil yang dimaksud seharusnya kewenangan pemerintah provinsi, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri 28/2021 yang dimaksud berisi perizinan kemudian PNBP-nya jadi kewenangan kementerian.
Dengan memberikan subsidi PNBP dan juga memberi fasilitasi, menurut Risma, hal itu sanggup menciptakan nilai tukar nelayan lebih banyak tinggi serta bukan perlu direpotkan dengan beban membayar yang tersebut sebetulnya tak terlalu besar.
“Oleh oleh sebab itu itu, kami lakukan bagaimana memberi insentif supaya merekan meninggalkan dari kemiskinan,” ujarnya. Menurut Risma, komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Debat kali ini bertema Tata Kelola Pemerintahan yang mana Efektif lalu Inovatif juga Pelayanan Publik yang mana Inklusif untuk Keadilan Komunitas Jawa Timur. Di dalamnya terdapat delapan daftar subtema, mulai budaya lalu birokrasi modern, pembaharuan tata kelola pemerintahan lalu pelayanan rakyat transparan, inklusif lalu berkeadilan.
Subtema lainnya, yakni partisipasi masyarakat juga pemberdayaan masyarakat, harmonisasi komoditas hukum daerah meaningful participation, dan juga optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat juga daerah.
Subtema berikutnya adalah tata kelola yang menghargai lalu melindungi keberagaman dan juga mitigasi bencana lalu bantuan sosial yang dimaksud berkeadilan.