SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, juga Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang tersebut sebagian besar dihuni orang Serbia dalam Bosnia serta Herzegovina.
Mereka dituduh telah terjadi melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang tersebut membatasi operasi lembaga peradilan juga penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah pertempuran saudara brutal yang digunakan mengadu domba kelompok etnoreligius dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia lalu Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang memerintah sendiri, Republika Srpska yang dimaksud beranggotakan etnis Serbia lalu satu federasi yang dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) serta Kroasia, di area bawah Perjanjian Dayton 1995 yang mana ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang disebutkan diperintah oleh presiden yang beranggotakan tiga orang, individu Bosniak, manusia Serbia, serta seseorang Kroasia, serta mencakup distrik otonom pada persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, bukan mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang berpusat di tempat Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang disebutkan pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Utama Menteri Radovan Viskovic, serta Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang tersebut berpusat pada Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik serta melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun dikarenakan menghalangi tindakan yang tersebut dibuat pengadilan konstitusi Bosnia serta menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang digunakan berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tak mengunjungi vonisnya serta mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan dan juga melarang penegakan putusan apa pun yang dibuat badan peradilan negara Bosnia pada wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang digunakan melarang badan peradilan pusat kemudian polisi beroperasi dalam Republika Srpska.
