Ibukota – Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki), Hadi Tjahjanto, mengajukan permohonan agar perguruan karate memperbanyak kompetisi internal setidak-tidaknya satu kali pada satu masa kepengurusan agar organisasi perguruan yang disebutkan dianggap sehat.
Saat hadir di Musyawarah Nasional (Munas) Ketiga perguruan karate PB Shokaido dalam Jakarta, Sabtu, Hadi menyampaikan bahwa kompetisi yang dimaksud menjadi salah satu syarat-syarat agar sebuah perguruan karate bisa saja menorehkan prestasi.
"Perguruan karate itu dapat dianggap sehat, bisa saja dianggap miliki kemampuan yang digunakan baik apabila kegiatan pembinaannya berjalan dengan baik sesuai dengan lima parameter ukuran penilaian," kata Hadi.
Lebih lanjut, Hadi memaparkan lima parameter yang dimaksud menjadi acuan agar perguruan karate dianggap sehat. Pertama, memiliki kepengurusan yang mana sah sesuai dengan dasar dan juga anggaran rumah tangga perguruan tersebut.
"Ukuran penilaian yang mana pertama adalah mempunyai kepengurusan yang sah sesuai antara dasar lalu anggaran rumah tangga perguruan tersebut," ujar Panglima TNI tahun 2017-2021 tersebut.
Persyaratan kedua, lanjut Hadi, adalah perguruan harus melaksanakan kongres atau musyawarah nasional (Munas) dalam setiap periode.
“Hari ini kita melaksanakan Munas, itu bagian dari indikator bahwa organisasi berjalan sesuai aturan,” tutur dia.
Ketiga, perguruan wajib melaksanakan ujian dan/atau kenaikan tingkat. Ujian tersebut, kata Hadi, penting untuk melakukan konfirmasi standar prestasi di tempat perguruan yang disebutkan dapat diukur dan juga mampu bersaing dengan perguruan lain.
“Ujian harus dilaksanakan untuk mengukur bahwa dalam perguruan itu memang sebenarnya memiliki standar prestasi yang tersebut bisa saja diadu pada luar,” tutur dia.
Keempat, Hadi menegaskan pentingnya pelaksanaan kompetisi internal minimal satu kali pada satu masa kepengurusan. Menurutnya, kompetisi internal menjadi salah satu bentuk evaluasi dan juga pembinaan yang mana baik bagi anggota perguruan.
“Melaksanakan kompetisi internal perguruan minimal satu kali pada satu periode kepengurusan,” ujar pria yang menjabat Menko Polhukam pada Februari-Oktober 2024 itu.
Terakhir, perguruan karate juga diwajibkan untuk mengadakan rapat kerja nasional (rakernas) minimal satu kali di satu masa kepengurusan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perguruan lalu menentukan arah pembinaan ke depan.
“Jika kita menghendaki perguruan kita dianggap sehat, maka telah waktunya kita jalankan manajemen organisasi perguruan secara profesional,” kata Hadi.
Melalui penerapan lima parameter tersebut, beliau berharap perguruan karate dalam Indonesia dapat semakin profesional kemudian berkontribusi melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa.
