DKI Jakarta – Tahukah Anda bahwa sebenarnya dahulu tanah Pasundan atau Jawa Barat sempat menginginkan kedaulatan sendiri sebagai Negara Pasundan.
Hal ini terjadi ketika Belanda mendirikan negara federal Republik Indonesia Serikat pascakemerdekaan tanggal 24 April 1948.
Namun, negara ini telah lama ada mulai tahun 1946 kemudian diprakarsai oleh Moesa Soeria Kartalegawa, sebelum akhirnya diproklamasikan keberadaannya pada tanggal 4 Mei 1947 di area Daerah Perkotaan Bandung lalu didukung oleh Belanda.
Negara Pasundan pada waktu itu meliputi wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Banten. Pusat Kota Bandung ketika itu dipilih sebagai Ibukota Negara Pasundan.
Presiden negara ini adalah Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema. Ia merupakan individu yang dimaksud memiliki pemikirannya yang dimaksud nasionalis, hal ini lah yang digunakan pada akhirnya menyebabkan dirinya diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia oleh Soekarno.
Saat masih menjabat sebagai presiden Negara Pasundan, Wiranatakoesoema miliki beberapa perdana menteri yaitu Adil Puradiredja, Djumhana Wiriaatmadja, lalu Anwar Tjokroaminoto.
Perbedaan kubu
1. Kubu Federalis
Kubu federalis diwakili oleh Raden Adipati Aria Moesa Soeria Kartalegawa, mantan Kepala Kabupaten Garut yang tiada bersimpatik pada pergerakan nasional. Ia didukung oleh intelijen militer Belanda (NEVIS) kemudian beberapa tokoh kebijakan pemerintah yang tersebut pro-federalisme.
Kartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) di area Bogor menghadapi inisiatif eks perwira KNIL, Kolonel Santoso, yang dimaksud juga penasihat urusan politik Van Mook. Partai ini dibentuk dengan keanggotaan yang tersebut dilaksanakan melalui paksaan halus serta dukungan dari pejabat Belanda seperti Residen M. Klaassen.
Pada 4 Mei 1947, Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan di tempat Bandung meskipun ditentang oleh Van Mook. Upaya ini tiada mendapat dukungan luas oleh sebab itu reputasi buruk Kartalegawa, yang dianggap sebagai koruptor oleh pihak Belanda sendiri.
Proklamasi yang dimaksud juga mendapat perlawanan dari rakyat juga dianggap sebagai tindakan pembelotan terhadap Republik Indonesia.
2. Kubu Republiken
Berbeda dengan upaya federalis yang mana kurang mendapat dukungan, kubu republiken berhasil memanfaatkan pembentukan Negara Pasundan sebagai strategi untuk menjaga Tatar Pasundan masih berada pada Republik Indonesia.
Kubu ini dipimpin oleh Raden Aria Wiranatakoesoema, individu tokoh nasionalis Sunda yang digunakan miliki rekam jejak kuat pada pemerintahan Republik Indonesia.
Wiranatakoesoema terpilih sebagai Presiden Negara Pasundan melalui proses konferensi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, kemudian kalangan swasta.
Terpilihnya Wiranatakoesoema merupakan kemenangan kaum republiken yang dimaksud didukung oleh Soekarno. Kemenangan gemilang ini menunjukkan bahwa strategi urusan politik republiken berhasil mempertahankan Tatar Pasundan sebagai bagian dari Indonesia.
Pemerintahan Negara Pasundan
Negara Pasundan menjalankan pemerintahan dengan kabinet yang digunakan silih berganti. Berikut adalah daftar kabinet yang mana pernah memerintah:
- Kabinet Adil (8 Mei 1948 – 10 Januari 1949) dengan Adil Puradiredja sebagai Utama Menteri.
- Kabinet Djumhana I (10 Januari 1949 – 11 Januari 1950) dengan Djumhana Wiriaatmadja sebagai Utama Menteri.
- Kabinet Anwar (11 Januari 1950 – 23 Januari 1950) dengan Anwar Tjokroaminoto sebagai Awal Menteri.
Akhir Negara Pasundan
Negara Pasundan mengalami tekanan urusan politik yang tersebut semakin kuat dari Belanda. Ketika terjadi Peristiwa APRA pada 30 Januari 1950, Presiden Wiranatakusumah akhirnya menyerahkan mandat terhadap Parlemen Pasundan.
Pada 8 Maret 1950, Negara Pasundan resmi bubar lalu kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.
